Meraba Efektifitas Perpres 71 Tahun 2015

Gejolak harga pangan/bahan makanan yang selalu bergejolak menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana tidak, bahan makanan yang dikategorikan dalam bahan pangan hampir menjadi penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Inflasi terakhir bulan Juni 2015 yang sebesar 0,54 persen -lebih tinggi dibandingkan inflasi Juni 2014 sebesar 0,43- dengan andil terbesar inflasinya disumbang oleh bahan makanan sebesar 0,33 persen.

Pun dengan inflasi Mei 2015 kemarin. Inflasi Mei sebesar 0,50, persen, sebagai nilai inflasi tertinggi Mei selama 7 tahun terakhir, juga menempatkan bahan makanan sebagai penyumbang andil inflasi terbesar, yakni 0,28 persen.

Tanggapan pemerintah terhadap fenomena tersebut baru-baru ini ditanggapai dengan menelurkan Perpres 71 tahun 2015 tentang Penyimpanan Harga kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dalam perpres tersebut disebutkan pemerintah, memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria barang pokok dan penting, pengaturan untuk stabilisasi harga serta pemberlakuan batas maksimal penyimpanan di gudang salama 3 bulan, kecuali barang untuk kegiatan produksi.

 

Terkait stabilisasi harga, terdapat dua kondisi yakni kondisi normal dan kondisi tertentu. Dalam kondisi normal pemerintah menentuan harga acuan dan harga pembelian untuk barang-barang atau komoditas yang masuk dalam kategori penting dan pokok. Dalam kondisi tertentu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, memiliki kewenangan untuk menentukan harga khusus, harga eceran tertinggi dan harga subsidi.

Ketiga kewenangan di atas yang sifatnya sensitif adalah kewenangan dalam penentuan harga. Pertanyaan kritis terkait dengan efektifitas instrumen harga Perpres 71 Tahun 2015 adalah seberapa efektifkah?

Tak Bergigi

Instrumen harga akan efektif apabila harga yang ditetapkan adalah harga “sewajarnya” yakni harga yang memiliki kekuatan untuk mendrive atau minimal bisa mengimbangi harga pasar, bukan mengikuti pasar. Beberapa kejadian menunjukkan bahwa harga yang ditentukan oleh pemerintah, semisal HPP gabah/beras lebih rendah dibandingkan harga beli tengkulak atau pedagantengkulak/pedagang.

Akibatnya petani lebih memilih gabahnya kepada para tengkulak/pedagang. Dampaknya pemerintah tidak memiliki kecukupan stok beras untuk intervensi pasar ketika harga bergejolak. Hal inilah yang membuat pemerintah tidak berdaya ketika operasi pasar beras dilakukan, namun harga tidak kunjung turun.

Contoh kasus di Subang, HPP gabah kering petani, di mata pedagang/tengkulak Rp 4.500 per kilogram. Harga tersebut lebih tinggi Rp 800 per kilogram jika dibandingkan dengan harga patokan pemerintah yang dibanderol Rp 3.700 per kilogram seperti yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015.

Pertanyaan kritisnya adalah kenapa dalam kasus tersebut di atas, HPP gabah kering yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang/tengkulak? Apakah para pedagang/tengkulak memiliki informasi yang lebih terhadap pasar beras semisal informasi tentang pergerakan harga gabah/beras di masa mendatang ? Atau apakah pemerintah, dalam hal ini Bulog, memiliki keterbatasan dana ? Keduanya bisa menjadi hipotesis yang bisa terbukti.

Idealnya

Instrumen harga yang dimiliki oleh pemerintah dalam Perpres No 71/2015 tidak akan bergigi dalam menstabilkan harga apabila informasi pasar yang dimiliki oleh pemerintah minimal sama dengan pelaku pasar. Informasi pasar yang dimaksud bisa berupa stok komoditas, jumlah permintaan, data hitoris dan watak perilaku pelaku pasar.

Informasi tentang pasar menjadi penting agar instrumen harga dari pemerintah berefek. Pengalaman yang sudah berlalu menunjukkan, instrumen harga yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bisa meredam harga maupun menggiring harga ke arah yang kompetitif.

Membuat/mewujudkan entitas yang sifatnya sebagai buffer stock. Bulog pernah menjadi entitas buffer stock sebelum adanya LOI antar Indonesia dengan IMF. Sejarah mencatat, fungsi Bulog sebelum LoI lebih efektif dibandingkan dengan pasca LoI. Hal ini dikarenakan fungsi dan tujuan utama Bulog yang sudah berubah. Menurut hemat penulis, mengembalikan fungsi Bulog seperti dulu bisa menjadi kebijakan yang bisa dipertimbangkan.

Kondisi ideal berikutnya yang bisa menunjang efektifitas Perpres 71 Tahun 2015 adalah adanya iklim ketegasan seperangkat aparat hukum dalam menindak oknum penimbun barang. Banyak kasus kelangkaan barang bukan terjadi karena kekurangan pasokan di hulu (produksi), namun ada di jalur distribusi.

Terdapat beberapa pemburu rente yang memanfaatkan antara harga tinggi yang disebabkan kelangkaan barang di pasar. Hal inilah yang perlu dihilangkan dan ditindak tegas oleh aparat hukum. Sebagai gambaran, Pemerintah Korea memiliki akses informasi terhadap stok barang (terutama barang yang berhubungan hajat hidup orang banyak) di gudang-gudang penyimpanan. Bagaimana di Indonesia? Jauh panggang dari api.

Langkah lain yang bisa diambil pemerintah adalah dengan memutus ketergantungan produsen barang pokok, dalam hal ini bahan makanan, terhadap para tengkulak. Banyak bukti di lapangan menunjukkan petani padi tidak memiliki daya tawar terhadap tengkulak. Ketiadaan daya tawar ini menjadikan banyak petani tidak bisa menjual hasil kepada pedagang di luar tengkulak. Hal tersebut disebabkan oleh keterikatan petani kepada para tengkulak/pedagang. Keterikatan tersebut berbentuk perjanjian di awal musim tanam bahwa petani akan menjual produknya hanya ke  satu tengkulak dengan imbalan modal tanam (benih, pupuk, biaya tenaga kerja) (*)

____________

Tulisan pernah dimuat di Opini Kontan, 9 Juli 2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s