Tantangan Pembangunan Inklusif

Salah satu ganjalan terberat pemerintahan Jokowi-JK ke depan adalah masalah ketimpangan. Pada titik ekstrim, ketimpangan akan memunculkan potensi gejolak sosial yang pada akhirnya menegasikan proses dan hasil pembangunan ekonomi yang sudah terlaksana. Hal ini menjadi penunjuk  bahwa pembangunan ekonomi tidak inklusif.

Data ketimpangan di Indonesia menunjukkan catatan yang ngeri-ngeri sedap. Ketimpangan Indonesia terus meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh secara rata-rata  sebesar 5,8 persen selama kurun waktu 2005 – 2013. Ketimpangan, yang diukur dengan indeks gini, pada tahun 2005 sebesar 0,33. Angkanya meningkat tajam menjadi 0,412 pada tahun 2013. Besaran angka 0,412 menunjukkan gejala ketimpangan sudah berada pada lampu kuning.

Inklusifitas Semu

Ketimpangan adalah sebuah keniscayaan, pun di negara yang menerapkan sistem sosialisme. Hal ini didasarkan pada sifat dasar manusia yang memiliki perbedaan kapasitas dalam beraktifitas dalam perekonomian. Namun apabila ketimpangan dibiarkan semakin melebar, hal ini bisa menjadi penanda absennya negara dalam perwujudan kebijakan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi yang berhasil menurunkan kemiskinan dan pengangguran, namun tidak dibarengi dengan penurunan ketimpangan adalah sia-sia. Akibat lanjutannya, ketimpangan yang semakin melebar berpotensi menyulut konflik horizontal yang pada akhirnya mengacaukan pembangunan ekonom itu sendiri.

Kenapa ketimpangan terjadi? Daron Acemoglu dan James Robinson (2012) dalam “Why Nations Fail?”,mengemukakan penyebab ketimpangan disebabkan oleh ekslusifitas institusi politik dan ekonomi. Satu dekade terakhir, institusi politik di Indonesia secara kasat mata menuju pada tataran inklusifitas dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan wakil rakyat dan pemimpin mereka dari presiden hingga bupati/walikota. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada satu dekade tersebut ketimpangan justru semakin melebar di tengah semakin inklusifnya institusi politik ?

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Hal ini menjadi pertanda bahwa proses inklusifitisasi institusi politik di Indonesia belum paripurna. Money politik dan politik transaksional sebagai jembatan korupsi kepala daerah terpilih adalah dua dari sekian banyak penyebab yang menegasikan proses inklusifitisasi institusi politik di tanah air. Belum lagi untuk ke depannya, dengan adanya UU Pilkada baru yang meniadakan sistem pilkada langsung, diyakini akan semakin menegasikan inklusifitisasi institusi politik. Sesuai dengan apa yang di-thesis-kan oleh Acemoglu dan Robinson, bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan tingkat ketimpangan di Indonesia ke depan apabila institusi politik jauh dari kata inklusif?.

Inklusifitas institusi ekonomi di Indonesia belum maksimal. Dilihat dari sisi penawaran, institusi keuangan di Indonesia masih berwujud konglomerasi. Hal ini menjadikan industri keuangan di Indonesia tidak efisien. Salah satu akibatnya adalah ketersediaan dana murah bagi pihak debitur adalah sesuatu barang yang langka. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan per Januari 2014 sekitar 70% aset keuangan di Indoensia ini dikuasai 31 oleh konglomerasi keuangan yang didominasi industri perbankan.

Dari sisi permintaan, akses masyarakat terhadap institusi keuangan masih jauh dari ideal. Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya sekitar 49 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Selain itu, Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011) menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%.

Kedua survei lembaga tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan (formal dan non formal) masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa inklusifitas institusi ekonomi di Indonesia masih jauh dari kata ideal.

PR Jokowi-JK

Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia menjadi PR berat bagi kabinetnya Jokowi-JK disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan thesis yang disampaikan oleh Acemoglu dan Robinson, maka yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi adalah menjadikan institusi politik dan ekonomi menjadi lebih inklusif.

Menurut Acemoglu dan Robinson (2012), inklusifitas institusi politik dan ekonomi ditandai oleh kesempatan bagi seluruh rakyat untuk terlibat dalam aktifitas politik dan ekonomi. Pilkada langsung adalah salah satu contohnya. Selain melalui pemilu secara langsung, rencana program pemerintahan Jokowi-JK yang berbasis elektronik (“e-”) semisal e-budgeting, e-blusukan dan e- yang lainnya, adalah satu inklusifitas institusi politik eksekutif dalam menjalankan fungsinya yang memungkinkan masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik kebijakan.

Semoga gaya kepemimpinan Jokowi tersebut bisa menghindarkan institusi politik di Indonesia dari para oligarch yang berasal dari Koalisi Indonesia Hebat itu sendiri ataupun Koalisi Merah Putih. Oligarki adalah kelompok yang anti terhadap partisipasi rakyat dalam politik kebijakan negara. Mereka adalah kelompok kekuatan politik yang mementingkan kepentingan kelompoknya. Ujungnya, kolaborasi antara kekuatan politik dan ekonomi akan eksis (Winters, 2011).  Sebagai akibatnya, Stiglitz (2012) menyatakan bahwa kolaborasi tersebut memunculkan rent-seeker, yakni kelompok yang mendapatkan keuntungan tanpa berusaha atau dengan mengambil hak orang lain. Keberadaan para rent-seeker merupakan fenomena yang khas di negara berkembang dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebar.

Tantangan kedua Jokowi adalah menjadikan institusi ekonomi menjadi semakin inklusif. Salah satu caranya adalah dengan cara mendorong aga perbankan bisa semakin menjangkau ke masyarakat luas. Pemerintah bisa melaksanakan edukasi keuangan terhadap masyarakat secara massif hingga pelosok desa. Hal ini memungkinkan bagi pemerintah karena pemerintah memiliki infrastruktur jaringan kelembagaan hingga tingkat RT/RW.

Selain edukasi keuangan, pemerintahan Jokowi-JK bisa mendorong adanya branchless banking. Hal ini penting mengingat permasalahan lembaga keuangan formal/perbankan yang belum bisa mencapai ke pelosok perdesaan dikarenakan pembangunan jaringan kantor lembaga keuangan hingga pelosok adalah sesuatu yang high cost. Kondisi ini bisa disiasati dengan program branchless banking dengan cara memanfaatkan lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/BMT), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), keuangan mikro lainnya serta individu perorangan sebagai agent of bank di perdesaan (*).

[1] Tulisan Pernah dimuat di Harian KONTAN, 28 Nopember 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s