Apa Kabar Keuangan Inklusif

Teori pertumbuhan ekonomi menyebutkan bahwa modal menjadi salah satu variabel yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Selain modal, tenaga kerja, tingkat teknologi, entepreneurship juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, modal menjadi variabel yang sangat penting dalam memantik variabel-variabel di luar modal.

Semakin banyak dan berkualitas ketersediaan modal dalam sebuah perekonomian, cateris paribus, maka pertumbuhan ekonomi perekonomian tersebut akan terus bertumbuh. Dan sebaliknya. Ukuran ketersediaan modal bisa dilihat dari indikator saving-investment gap dan kedalaman pasar keuangannya. Kesenjangan tabungan-investasi Keduanya terkait erat dengan seberapa tinggi level inklusi keuangan yang ada.

Symptomp

Indonesia kekurangan modal dari dalam negeri. Kesenjangan tabungan-investasi yang bisa diketahui dengan melihat nilai current account yang bernilai negatif mengkonfirmasi hal ini. Sejak 2012 hingga sekarang nilai, current account Indonesia mengalami defisit. Pada 2012, nilai defisit transaksi berjalan Indonesia sebesar 24,41 miliar dollar Amerika atau 2,65 dari nilai produk domestik brutonya.

Kondisi tersebut di atas terus terjadi hingga 2014 dengan angka yang terus meningkat menjadi 27,48 miliar dolar Amerika atau sekitar 3,09 persen dari produk domestik bruto. Tahun 2015 diperkirakan nilainya akan lebih besar dibandingkan dengan defisit di 2014. Hal ini terlihat dari capaian defisit pada kuartal 2 tahun 2015 sebesar 2,05 dari nilai produk domestik bruto Indonesia.

Di sisi lain, kesenjangan tabungan-investasi yang negatif mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya defisit transaksi berjalan yang ada akan memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika. Semakin defisit, maka tekanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika semakin kuat. Imbasnya adalah ancaman inflasi impor serta cadangan devisa yang tergerus.

Keuangan Inklusif

Penting bagi sebuah perekonomian mewujudkan keuangan inklusif yang mampu menyediakan akses keuangan (modal) bagi kepentingan pertumbuhan ekonomi yang dalam skala lebih luas berujung pada pengurangan angka kemiskinan. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mewujudkan inklusi keuangan di Indonesia melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyoo pada Chairman Statement pada ASEAN Summit 2011 silam. Saat ini, komitmen tersebut tertuang dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

Keuangan inklusif menurut apa yang tersebut dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif menyebutkan bahwa keuangan inklusif adalah hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya, dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Layanan keuangan tersedia bagi seluruh segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada orang miskin, orang miskin produktif, pekerja migran, dan penduduk di daerah terpencil.

Ganjalan

Namun sayang, dalam implementasinya, keuangan inklusif terganjal beberapa hal, salah satunya masih tingginya interest rate spread di Indonesia. Akibatnya penyaluran kredit menjadi kendala. Jika dibandingkan dengan negara-negara sekawasan ASEAN, interest rate spread di Indonesia masuk kategori tinggi. Hal ini menjadikan penyaluran kredit belum bisa optimal, terlebih ke UMKM.

Rata-rata interest rate spread di Indoenesia pada kurun waktu 2011-2014 sebesar 5,14 persen. Angka tersebut lebih rendah 0,09 persen dibandingkan dengan Singapura sebesar 5,23 persen dan lebih tinggi dibandingkan Malaysia (1,75 persen), Thailand (4,46 persen) dan Filipina (3,55 persen).

Meskipun angka interest rate spread tinggi, laju pertumbuhan kredit di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan DPK nya. Pada kurun waktu 2011 hingga 2014, rata-rata laju pertumbuhan DPK sebesar 19,81% per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan kredit sebesar 14,9% per tahun.

Namun di sisi lain, pertumbuhan dan share kredit UMKM terbilang rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan kredit umum. Rata-rata pertumbuhan kredit UMKM pada periode yang sama sebesar 13,63 persen, lebih rendah 1,27 persen dibandingkan laju pertumbuhan kredit umum.  Porsi penyaluran kredit UMKM juga bisa dibilang rendah jika dikaitkan dengan UMKM sebagai pelaku terbesar perekonomian Indonesia. Pada kurun waktu 2011 – 2014, rata-rata porsi penyaluran kredit UMKM oleh bank umum sebesar 23,13 persen.

Gambaran tersebut di atas menginfokan kepada kita bahwa akses perbankan ke UMKM masih dibilang rendah. Kondisi tersebut menjadi kontradiktif dengan semangat inklusifitas yang dibawa oleh keuangan inklusif di Indonesia.

Diperlukan usaha yang lebih keras dan koordinasi yang saat ini telah terjalin antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam kepentingan perwujudan keuangan inklusif di Indonesia. Stakeholder tersebut adalah OJK, Bank Indonesia, Pemerintah dan Perbankan (*)

_____________

Pernah dimuat di Kolom Majalah Stabilitas No 115, 16 Januari – 15 Februari 2016, Tahun XI,

Menanti Akhir PHP Madam Yallen

Ibarat orang yang sedang menjalin hubungan asmara, rupiah saat ini sedang dalam masa menanti kepastian dari The Fed. Penantian tersebut berupa jawaban kepastian atas suku bunga The Fed, pasti naik atau tidak. Kepastian, tersebut sangat diperlukan agar rupiah bisa  berstrategi. Jika naik, akan terukur dengan jelas dampak yang ditimbulkan dan otoritas moneter bisa menempuh langkah seoptimal mungkin menangani dampaknya.

Jika pun tidak, seberapa lama kah penundaan kenaikannya? Sehingga dengan kepastian yang ada, rupiah bisa menghela nafas lebih lama dan menyiapkan sederetan strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi dampaknya. Namun sangat minor berharap atas segala kepastian tersebut.

Ketidakpastian tentang suku bunga The Fed terakhir muncul pada akhir Oktober 2015. The Economist (28/10) memberitakan bahwa rapat Federal Open Market Committee (FOMC) menahan kenaikan suku bunga The Fed dan membiarkannya pada level 0 – 0,25 persen. Penahanan kenaikan suku bunga tersebut salah satunya didasari pada alasan indikator perekonomian Amerika masih belum sesuai ekspektasi.

Pertumbuhan tenaga kerja Juli – September hanya 140 ribu per bulan, jauh jika dibandingkan dengan periode Mei – Juli sebesar 200 ribu per bulan. Selain itu apresiasi dollar terhadap beberapa mata uang utama dunia juga menjadi salah satu alasan. Apresiasi dollar terhadap mata uang lain akan menjadikan ekspor Amerika tidak kompetitif.

Dari awal Juli hingga awal 3 Nopember 2015, nilai tukar dolar Amerika terhadap Poundsterling menguat  1,27 persen, terhadap Euro 1,12 pesen dan terhadap Yuan China 2,19 persen. Penguatan terhadap ketiga mata uang tersebut merupakan petaka bagi Amerika. Penguatan tersebut menjadikan produk Amerika Serikat di ketiga negara tersebut kurang kompetitif. Ekspor tidak kompetitif, pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pun tidak optimal.

Terkait dengan pertumbuhan ekoonmi, data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 3 sebesar 1,5 persen. Angka pertumbuhan tersebut di bawah prediksi para ekonom AS yang berkisar di angka 1,7 persen. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal II 2015, angka tersebut jauh lebih rendah 2,2 persen dari anga 3,9 persen. Terlebih dengan pertumbuhan kuartal 3 tahun 2014 yang sebesar 4,6 persen. (US Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis).

Bisa diprediksikan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal IV 2015 tidak melebihi kuartal IV 2014 yang mencapai 2,1 persen. Pun jika mampu tumbuh 2,1 persen pada kuartal IV 2015, maka pertumbuhan tahunan 2015 tidak akan menyamai tahun 2013 sebesar 2,2 persen. Ini artinya pertumbuhan Amerika Serikat tahun 2015 lebih rendah dibandingkan tahun 2014 sebesar 2,4 persen dan berada pada kisaran 1,9 persen – 2,0 persen. Jika hal tersebut terjadi maka probabiltias penundaan penaikan suku bunga the Fed akan berlanjut hingga 2016. Jadi kemungkinannya kecil apabila keputusan penaikan suku bunga akan dihasilkan pada rapat Federal Open Market Committee pada akhir 2015.

Probabilitas tidak naiknya suku bunga The Fed didukung oleh fakta di luar Amerika Serikat. Dua fakta yang ada adalah kebijakan quantitative easing bank sentral Eropa yang rencananya berlangsung hingga September 2016. Salah satu output akhirnya adalah devaluasi Euro, sehingga ekspor Eropa lebih murah dan kompetitif. Turunnya nilai mata uang Euro terbukti dengan dengan melemahnya mata benua biru ini terhadap mata uang Paman Sam.

Melemahnya Euro tersebut, terutama terhadap dollar Amerika, memperparah defisit current account Amerika Serikat dengan negara-negara Uni Eropa. Hingga kuartal II 2015, defisit current account Amerika Serikat terhadap negara-negara Euro sebesar 9,9 milliar US Dollar. Angkanya lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2014 sebesar 2,03 miliar US Dollar.  Pun demikian dengan Tiongkok. Defisit current account Amerika Serikat sebesar 172,19 miliar Dollar Amerika Serikat di kuartal II 2015. Angkanya lebih besar dibandingkan dengan defisit kuartal II 2014 sebesar 156,5 miliar US Dollar.

Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia di tengah PHP (pemberian harapan palsu) –penantian- yang berkepanjangan ? Kebijakan utama yang harus dilakukan oleh otoritas moneter dan pemerintah adalah menjaga rupiah tetap stabil, terutama terhadap US Dollar. Level baru Rp 13.500 – 13.600 / US Dollar harus dipertahankan. Paket kebijakan II yang salah satunya berisi insentif pengurangan pajak bunga deposito bagi para eksportir agar menyimpan devisa hasil ekspornya dalam sistem perbankan Indonesia untuk menjaga pergerakan kurs rupiah harus segera diikuti oleh PP atau PMK.

Optimasi paket II menjadi penting karena itu merupakan salah satu kebijakan jangka pendek yang bisa dioptimalkan pemerintah untuk meredam gejolak rupiah di tengah ketidakpastian the Fed. Dan yang pasti, rupiah saat ini sangat membutuhkan kepastian dari Madam Yellen, apakah suku bunga the Fed naik atau tidak. (*)

_____________

Pernah dimaut di Kolom Majalah Stabilitas No 113, Nopember – Desember 2016, Tahun XI

 

Plus Minus Indonesia Ikut TPP

Globalisasi adalah sebuah keniscayaan di tengah dunia yang semakin terkoneksi. Namun demikian, di tengah keniscayaan tersebut, perlu adanya penyikapan yang arif, bijak, penuh perhitungan serta manfaat dan mudhorotnya terhadap globalisasi serta kerjasama yang menyertainya. Point yang paling penting adalah memperhatikan kepentingan nasional yang ada.

Stiglitz, dalam bukunya, Globalization and Its Discontent (2001) menerangkan bahwa kesuksesan sebuah globalisasi tergantung pada pengelolaannya. Globalisasi akan membawa keuntungan bagi bangsa bangsa di dunia apabila dikelola dengan tetap memperhatikan karakteristik setiap negara. Stiglitz menyebutkan kegagalan globalisasi muncul ketika globalisasi dikelola oleh institusi internasional tanpa memerhatikan karakteristik negara-negara di dunia. Stiglitz mencontohkan contoh globalisasi di sektor keuangan yang dikelola oleh IMF.

Salah satu turunan dari globalisasai adalah kerjasama perdagangan antara beberapa negara, terutama dalam satu regional. Dunia perdagangan internasional mengenal adanya kerjasama perdagangan atau kerjasama regional yang di dalamnya terdapat misi perdagangan semisal APEC, OPEC, ASEAN, ASEAN + 3, dan ASEAN + 6 yang disebut Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP).

Bentuk kerjasama terbaru yang sekarang mencuat menjadi isu hangat adalah Trans Pacific Partnership (TPP) yang resmi diluncurkan pada 5 Oktober 2015. Kerjasama TPP beranggotakan 12 negara kawasan di Kawasan Asia-Pasifik yakni Australia, Selandia Baru, Jepang, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Mexico, Peru, Chili, Kanada dan Amerika Serikat. Kerjasama perdagangan yang melibatkan sekitar 735 juta penduduk dunia.

Meski sudah diwacanakan sejak lama, kerjasama TPP bagi Indonesia merupakan suatu hal yang baru Hal ini disebabkan absennya Indonesia dalam perundingan klausul TPP yang sudah berlangsung lebih dari 5 tahun lalu. Selain sudah berlangsung lama, perundingan-perundingan dalam TPP terkesan tertutup. Dokumen detail tentang poin-poin perundingan yang telah berlangsung lama tersebut baru terpublish secara resmi tanggal 5 Nopember 2015 melalui laman www.ustr.gov/tpp.

Menjadi suatu tanda tanya besar apabila tiba-tiba Indonesia berniat bergabung dengan kerjasama perdagangan tersebut. Berikut bahasan sisi positif dan sisi negatif apabila Indonesia bergabung dengan TPP

Manfaat

Negara-negara yang tergabung dalam TPP adalah negara-negara yang tergabung dalam G-20 semisal Amerika, Jepang dan Australia. Artinya adalah negara-negara tersebut memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Manfaatnya adalah posisi negara-negara anggota diperhitungkan.

Total PDB negara-negara yang tergabung dalam kerjasama perdagangan TPP mencakup 35,76 persen PDB dunia di tahun 2014. Total nilai PDB tersebut lebih besar dibandingkan dengan Uni Eropa (23,71 persen), kerjasama RCEP (28,73 persen) dan negara-negara di luar tiga kerjasama tersebut sebesar (11,81 persen). Share PDB TPP akan bertambah sebesar 1,15 persen apabila Indonesia masuk ke dalam kerjasama tersebut.

Negara-negara yang tergabung dalam TPP memiliki jumlah penduduk yang banyak. Total jumlah penduduk negara yang tergabung dalam TPP meliputi 11,16 persen atau sekitar 740 juta penduduk pada tahun 2014. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk yang sangat potensial yang membuka pasar baru, terlebih terdapat negara-negara Amerika Latin di dalamnya yang selama ini belum digarap maksimal oleh Indonesia dalam memasarkan produk ekspornya. Namun demikian, jumlah penduduk negara-negara yang tergabung dalam TPP lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk negara-negara yang tergabung dalam RCEP.

Share penduduk negara-negara RCEP terhadap total penduduk dunia pada tahun 2014 sebesar 46,87 persen, share Uni Eropa sebesar 7 persen dan negara-negara di luar kerjasama tersebut sebesar 34,9 persen penduduk dunia (2014).

Minus

Selain memiliki manfaat, kerjasama TPP bagi Indonesia memiliki mudharat yang lebih besar. Mudharat yang akan diterima oleh Indonesia apabila mengikuti TPP tanpa persiapan panjang -didasarkan pada apa-apa yang tercantum dalam dokumen TPP yang dirilis pada 5 Nopember 2015 lalu adalah pertama neraca perdagangan Indonesia diprediksikan semakin defisit.

Hal ini didasari pada poin kesepakatan bahwa TPP akan menghapuskan 100 % hambatan tariff secara bertahap (berbeda dengan RCEP sebesar 65%). Adanya penghilangan hambatan tariff ekspor-impor sebesar 100 persen antara negara anggota TPP dikhawatirkan akan semakin memperlebar defisit neraca perdagangan Indonesia dengan negara-negara anggota TPP.

Adanya standar yang sama antar negara TPP terhadap sebuah produk, dipastikan akan membuat barang-barang Indonesia saat ini belum bisa bersaing dengan barang-barang dari negara anggota TPP. Selain standar yang tinggi, daya saing Indonesia yang rendah juga menjadi sebab penyumbang kalahnya produk-produk  Indonesia di luar negeri.

Apabila keran ekspor impor dibuka seluas-luasnya, maka defisit neraca perdagangan bisa semakin melebar. Pada 2014, Indonesia telah mengalami defisit perdagangan dengan 8 negara anggota TPP yakni Australia, Selandia Baru, Malaysia, Vietnam, Brunei Darussalam, Singapura, Chili dan Kanada.

Kedua, TPP mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Salah satu klausul dalam TPP adalah investor bisa menggugat negara anggota TPP di arbitrase internasional. Perlakuan yang sama antara BUMN dan perusahaan swasta lainnya, termasuk swasta asing. Perlakuan yang sama antara BUMN dengan perusahaan swasta asing jelas bertentangan dengan semangat pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional. Tidak ada pembatasan operasional bank asing di negara-negara anggota TPP.

Ketiga, dipeperlukan perubahan dan penyesuaian undang-undang. Apabila Indonesia bergabung dengan TPP, maka ada beberapa Undang-undang yang harus disesuaikan dengan persyaratan ataupun klausul dalam TPP : Undang-undang perbankan. Adanya pembatasan operasional bank asing di Indonesia yang tercantum dalam UU Perbankan bertentangan dengan tujuan TPP itu sendiri.

Kesimpulannya, pemerintah harus menunda keikutsertaannya dalam TPP hingga Indonesia benar-benar siap. Lebih baik fokus pada kerjasama yang sekarang sudah mulai akan diberlakukan semisal MEA dan intens dalam mengikuti RCEP.

__________________

Tulisan pernah dimuat di Opini Harian Kontan, 27 Nopember 2015,

 

Tantangan Sejuta Rumah Tahun Kedua

Tahun pertama program pembangunan satu juta rumah tidak terimplementasikan secara seratus persen. Hingga akhir tahun 2015, data capaian pembangunan perumahan program sejuta rumah sebesar 700.144 unit atau 70 persen dari target. Jika demikian yang terjadi maka target untuk menutup backlog home ownership (celah kepemilikan rumah) yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019 semakin berat.

Data tahun 2014 menunjukkan backlog ownership kepemilikan rumah di Indonesia sebesar 13,5 juta unit rumah (Kemen PU Pera, 2015). Target akhir RPJMN menyebutkan backlog ownership tinggal 6,8 juta unit rumah di 2019. Artinya dalam 5 tahun pemerintah akan mengurangi backlog sebesar 6,7 juta unit. Apabila dirata-rata, maka target pengurangan setiap tahun harus ada penyediaan rumah  sebesar 1,34 juta unit rumah, melebihi target tahun pertama.

Dua sisi

Permasalahan satu juta rumah bisa dilihat dari sisi permintaan dan penawaran. Permasalahan di sisi permintaan antara lain adalah, pertama, permintaan rumah yang melebihi penawarannya. Hal ini terlihat dari backlog ownership perumahan yang terus meningkat setiap tahunnya; kedua, khusus masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)yang belum memiliki rumah, ability to pay dan willingness to pay mereka terhadap rumah dikategorikan masih rendah. Selain itu backlog ownership perumahan yang tinggi juga disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Dari sisi penawaran, pertama kendala lahan; kedua kendala perizinan, ketiga berupa ketiadaan perbedaan perlakuan antara pengembang MBR dan non MBR dan keempat kendala kelembagaan. Selain kendala permintaan dan penawaran tersebut, terdapat kendala lain yang menjadikan permintaan dan penawaran perumahan, khusus MBR, tidak menemukan titik temu yakni pembiayaan.

Permasalahan lahan mencakup permasalahan ketersediaan lahan dan keterjangkauan harga lahan. Ketersediaan lahan untuk perumahan semakin terbatas. Selain karena pertumbuhan perumahan yang pesat, pelanggaran terhadap RTRW menjadi salah satu penyumbang semakin sulitnya peruntukan lahan untuk perumahan, terutama di kota-kota besar. Tidak sedikit peruntukan lahan yang sedianya untuk kawasan perumahan diperuntukkan untuk kegunaan yang lain seperti pembangunan pabrik, pertokoan dan kawasan perdagangan.

Masalah keterjangkauan lahan disebabkan oleh harga lahan yang semakin meningkat setiap tahunnya terutama di perkotaan. Akibatnya, hampir semua perumahan MBR di Indonesia dibangun di lahan yang jauh dari pusat kota dengan alasan harga murah. Tingginya harga lahan di Indonesia terlihat dari data Indeks Harga Tanah di Sub Urban Jakarta yang dikeluarkan oleh DBS Vickers (2014). Pada tahun 2010, indeks harga tanah di Bekasi berkisar di angka 100. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan Tangerang, Serpong dan Jonggol yang berada di bawah angka 150.

Pada tahun 2014, indeks harga tanahnya meningkat menjadi 650. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga tanah di Tangerang (sekitar 300), Serpong (sekitar 475), dan Jonggol (sekitar 175).

Kendala kedua, perizinan. Terdapat perbedaan regulasi perizinan antara kabupaten/kota terkait dengan pembangunan perumahan. Hal ini menjadi penyebab munculnya perbedaan tingkat kecepatan penyediaan perumahan di setiap kabupaten/kota. Perbedaan tersebut mancakup lama hari perizinan dan besaran biaya yang dikeluarkan.

Kendala ketiga yang menghambat implementasi program satu juta rumah adalah ketiadaan regulasi yang memberikan perlakuan berbeda antara pengembang perumahan MBR dan non MBR. Kondisi ini menjadikan pengembang MBR harus mengikuti prosedur dalam pengembangan perumahan Non MBR. Semestinya, pengembang MBR diberikan perlakuan berbeda dalam pembangunan perumahan untuk MBR. Hal ini beralasan sebab program satu juta rumah lebih ditujukkan pada perwujudan perumahan bagi MBR.

Kendala ketiga adalah kelembagaan. Minimnya lembaga seperti pokja di level Provinsi/Kabupaten/Kota yang mengurusi persoalan perumahan. Keberadaan pokja atau lembaga yang semacamnya sangat dibutuhkan dalam rangka mewadahi stakeholder terkait dalam menampung segala hal tentang perumahan. Kelompok kerja juga menjadi forum koordinasi dan konsultasi terkait dengan permasalahan perumahan guna mencari penyelesaiannya.

Jalan Keluar

Diperlukan solusi yang komprehensif dan nyata dalam mengatasi permasalahan yang timbul dalam implementasi program satu juta rumah. Terkait dengan kendala lahan, maka hal yang bisa dilakukan adalah dengan mendirikan bank tanah. Bank tanah disini merupakan lembaga milik pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengusahakan dan membebaskan tanah untuk keperluan pembangunan perumahan. Selain perumahan, bank tanah juga bisa menjadi solusi dalam penyediaan lahan untuk keperluan infrastuktur lain.

Terkait dengan kendala regulasi, maka perlu adanya standarisasi perizinan, semisal ijin mendirikan bangunan (IMB), berupa lama hari dan biaya yang diperlukan terkait dengan perumahan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi para pengembang dan juga terciptanya standarisasi perizinan antar daerah, terutama antar kabupaten/kota.

Terkait dengan minimnya lembaga setingkat pokja di level provinsi/kabupaten/kota yang mengurusi persoalan perumahan, pemerintah melalui Kemen PU Pera bisa menjadi inisiator terbentuknya pokja yang dimaksud.

Jenis kendala kelembagaan berikutnya yakni minimnya political will pemerintah daerah dalam mendukung program satu juta rumah bisa disiasati dengan memasukkan target pembangunan rumah MBR dalam RPJMD provinsi/kabupaten/kota. Apabila dalam RPJMD provinsi/kabupaten/kota termaktub adanya target pemenuhan kebutuhan perumahan, maka penyediaan perumahan bagi MBR bisa terjadi merata di seluruh wilayah Indonesia.

Terakhir terkait dengan pembiayaan. Subsidi dan asuransi KPR bagi MBR yang digalakkan pemerintah belum cukup mendorong pemenuhan perumahan MBR. Ada bagian masyarakat seperti pekerja informal (pedagang bakso, pedagang gorengan kaki lima dan sejenisnya) yang kesulitan mengakses KPR dikarenakan ketiadaan dokumen formal pendukung aplikasi KPR di bank padahal secara finansial mereka lebih dari mampu. Hal tersebut wajar mengingat legalitas usaha mereka belum formal.

Untuk mengatasi hal ini, bisa dilakukan legalisasi usaha para pengusaha kaki lima atau dengan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik disini adalah dengan cara pengusaha kaki lima mencicil atau menabung guna pembelian rumah satu tahun di awal. Jika dalam satu tahun tidak pernah mengalami keterlambatan dan dinilai sustain dalam mengangsur, maka aplikasi KPR mereka bisa diterima.

________________

Kontan, Selasa 20 Oktober 2015, Jumat 19 Februari 2016,

Rupiah Menguat, Jangan Senang Dulu

Rupiah menguat terhadap US Dollar sejak titik terendah keterpurukannya di akhir September lalu. Hingga Kamis, 15/10, rupiah sudah menguat sebesar 9,77 persen sejak titik terendahnya di pada 29 September 2015.  Penguatan tersebut adalah penguatan terkuat di antara negara-negara kawasan jika dilihat dari titik terendah masing-masing depresiasi nilai mata uangnya. Dollar Singapura menguat 3,54 persen dibandingkan dengan US Dollar Amerika. Pun dengan Ringgit yang menguat 7,89 persen, Peso Philipina 2,14 persen, Bhat Thailand menguat 3,43 persen dan dollar Vietnam 0,73 persen.  Namun sayang, penguatan tersebut lebih dikarenakan faktor non fundamental, bukan faktor fundamental.

Non Fundamental

Penguatan rupiah lebih dikarenakan adanya sentiment positif dari ekstenal Indonesia yakni penundaan suku bunga The Fed. Hal ini bisa terlihat oleh adanya penguatan mata uang regional yang secara hampir bersamaan pasca pengumuman penundaan suku bunga The Fed. Rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada awal September kemarin menunda kenaikam suku bunga The Fed. Spekulasi yang muncul adalah suku bunga ditunda kenaikannya hingga awal 2016. Alasannya perekonomian Amerika belum pulih benar. Namun demikian, ada dua peluang kenaikan suku bunga The Fed mengingat Federal Market Open Committee masih akan menggelar rapat pada Oktober dan Desember mendatang.

Faktor berikutnya adalah masih tingginya suku bunga acuan bank Indonesia yang masih bertengger di angka 7,5 persen. Dibandingkan dengan negara-negara kawasan, nilai suku bunga tersebut adalah yang tertinggi. Tingginya suku bunga tersebut menjadi insentif yang sangat menarik bagi para investor, terlebih portfolio. Dampaknya, dollar tidak sedikit yang nyangkut ke Indonesia.

Data transaksi finansial Indonesia lebih didominasi oleh transaksi portfolio. Hal ini sudah dimulai pada tahun 2014. Pada tahun 2014, transaksi finansial portfolio melebihi transaksi FDI nya yakni 26,05 miliar dollar. Sedangkan transaksi finansial FDI kita hanya sebesar 15,96 miliar dollar Amerika, pun pada kuartal II 2015. Pada kuartal II 2015, nilai transaksi finansial portfolio Indonesia sebesar 5,7 miliar Dollar Amerika, sedangkan Foreign Direct Investment (FDI) hanya sebesar 3,62 miliar US Dollar.

Fundamental Rapuh

Faktor penopang rupiah kita jauh dari kuat. Hal terlihat dari indikator transaksi berjalan kita yang negatif, cadangan devisa yang menurun dan utang yang melonjak. Keempat indikator tersebut di atas menunjukkan symptom tertekannya rupiah yang tertuang dalam kerangka permintaan dan penawaran rupiah dan dollar Amerika di pasar.

Transaksi berjalan Indonesa sejak tahun 2012 bernilai negatif. Transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2012 sudah defisit 24,418 miliar. Hingga kuartal II 2015, defisit pun masih terjadi dengan nilai defisit sebesar 4,47 miliar dollar Amerika. Defisit ini dimulai ketika defisit migas mulai terjadi di tahun 2011. Transaksi neraca berjalan yang negatif menjadi pertanda tekanan terhadap rupiah semakin besar yang direpresentasikan oleh besarnya permintaan US Dollar Amerika yang terus meningakat dibandingkan dengan permintaan terhadap rupiah.

Apabila dilihat lebih detail, selain defisit migas, pos penyumbang yang menjadi sebab transaksi berjalan yang negatif adalah pos neraca jasa dan pendapatan primer. Pada tahun 2014, defisit transaksi jasa sebesar 10 miliar dollar Amerika, sedangkan defisit pendapatan primer sebesar 29,6 miliar dollar Amerika.

Besarnya tekanan defisit transaksi berjalan menjadi sumber tekanan bagi terciptanya nilai defisit balance of payment. Sejak 2010, balance of payment kita mengalami defisit pada tahun 2013 sebesar 7,32 mililar Dollar Amerika.

 

Cadangan devisa kita tergerus hebat. Awal tahun 2015, jumlah cadangan devisa Indonesia sebesar 115,5 miliar Dollar Amerika menjadi sebesar 101,72 miliar US Dollar atau menurun sebesar 13 persen. Sebuah angka penurunan yang bisa dikatakan besar. Bisa dipastikan angkanya akan terus menurun atau setidaknya stagnan di tengah ketidakpastian kapan the Fed akan menaikan tingkat suku bunganya.

Indikator berikutnya adalah nilai utang Indonesia yang semakin membengkak. Membengkaknya utang luar negeri, dampak yang bisa dirasakan adalah dampak dalam jangka panjang, seperti apa-apa yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998. Hingga Juli 2015, total utang luar negeri Indonesia mencapai 303,67 juta dollar Amerika. Nilai tersebut meningkat 3,76 persen dibandingkan posisi pada bulan Juli 2014 sebesar 292,7 juta dollar Amerika.

Jika dibandingkan dengan nilai produk domestik bruto Indonesia, nilai tersebut di atas sudah melebihi 30 persen PDB. Bahkan sejak kuartal 1 2014, porsi utang luar negeri Indonesia sudah mencapai 30,98 persen. Hinggga kurtal 2 2015, hutang luar negeri Indonesia sudah mencapai angka 34,43 persen PDB. Sebuah angka yang sudah melebihi ambang batas yang “aman” sebesar 30 persen.

Terakhir, besaran investasi portfolio yang lebih menarik dibandingkan dengan investasi langsung. Hal tersebut terlihat dari dari besaran investasi portfolio yang melebihi investasi FDI nya. Akibatnya adalah rupiah akan semakin mudah untuk mendapat guncangan dari mudah lalu lalangnya portfolio, terlebih sistem exchange rate Indonesia yang menganut rezim devisa bebas.

Inti utama kebijakan yang harus dilakukan adalah bagaimana permintaan terhadap US dollar relatif lebih kecil dibandingkan dengan permintaan terhadap rupiah. Indikator yang bisa dijadikan sebagai ukuran adalah melihat balance of payment. Nilai transaksi berjalan harus dibuat positif. Itulah yang menjadi tantangan Indonesia baik di jangka pendek maupun jangka panjang.

Jika melihat paket ekonomi-paket ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah, upaya menutup defisit transaksi berjalan sudah bagus. Hanya tinggal implementasinya agar tidak terwujud fundamental nilai tukar kuat yang direpresentasikan oleh nilai positif balance of payment dan juga transaksi berjalan kita. Jadi jangan teralalu euphoria terhadap penguatan rupiah, masih ada jalan panjang yang harus dilalui (*).

_________________

*) Tulisan pernah dimuat di Opini Kontan, 20 Oktober 2015

Meraba Efektifitas Perpres 71 Tahun 2015

Gejolak harga pangan/bahan makanan yang selalu bergejolak menjadi perhatian serius pemerintah. Bagaimana tidak, bahan makanan yang dikategorikan dalam bahan pangan hampir menjadi penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. Inflasi terakhir bulan Juni 2015 yang sebesar 0,54 persen -lebih tinggi dibandingkan inflasi Juni 2014 sebesar 0,43- dengan andil terbesar inflasinya disumbang oleh bahan makanan sebesar 0,33 persen.

Pun dengan inflasi Mei 2015 kemarin. Inflasi Mei sebesar 0,50, persen, sebagai nilai inflasi tertinggi Mei selama 7 tahun terakhir, juga menempatkan bahan makanan sebagai penyumbang andil inflasi terbesar, yakni 0,28 persen.

Tanggapan pemerintah terhadap fenomena tersebut baru-baru ini ditanggapai dengan menelurkan Perpres 71 tahun 2015 tentang Penyimpanan Harga kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Dalam perpres tersebut disebutkan pemerintah, memiliki kewenangan untuk menentukan kriteria barang pokok dan penting, pengaturan untuk stabilisasi harga serta pemberlakuan batas maksimal penyimpanan di gudang salama 3 bulan, kecuali barang untuk kegiatan produksi.

 

Terkait stabilisasi harga, terdapat dua kondisi yakni kondisi normal dan kondisi tertentu. Dalam kondisi normal pemerintah menentuan harga acuan dan harga pembelian untuk barang-barang atau komoditas yang masuk dalam kategori penting dan pokok. Dalam kondisi tertentu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, memiliki kewenangan untuk menentukan harga khusus, harga eceran tertinggi dan harga subsidi.

Ketiga kewenangan di atas yang sifatnya sensitif adalah kewenangan dalam penentuan harga. Pertanyaan kritis terkait dengan efektifitas instrumen harga Perpres 71 Tahun 2015 adalah seberapa efektifkah?

Tak Bergigi

Instrumen harga akan efektif apabila harga yang ditetapkan adalah harga “sewajarnya” yakni harga yang memiliki kekuatan untuk mendrive atau minimal bisa mengimbangi harga pasar, bukan mengikuti pasar. Beberapa kejadian menunjukkan bahwa harga yang ditentukan oleh pemerintah, semisal HPP gabah/beras lebih rendah dibandingkan harga beli tengkulak atau pedagantengkulak/pedagang.

Akibatnya petani lebih memilih gabahnya kepada para tengkulak/pedagang. Dampaknya pemerintah tidak memiliki kecukupan stok beras untuk intervensi pasar ketika harga bergejolak. Hal inilah yang membuat pemerintah tidak berdaya ketika operasi pasar beras dilakukan, namun harga tidak kunjung turun.

Contoh kasus di Subang, HPP gabah kering petani, di mata pedagang/tengkulak Rp 4.500 per kilogram. Harga tersebut lebih tinggi Rp 800 per kilogram jika dibandingkan dengan harga patokan pemerintah yang dibanderol Rp 3.700 per kilogram seperti yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2015.

Pertanyaan kritisnya adalah kenapa dalam kasus tersebut di atas, HPP gabah kering yang ditetapkan oleh pemerintah lebih rendah dengan harga yang ditawarkan oleh pedagang/tengkulak? Apakah para pedagang/tengkulak memiliki informasi yang lebih terhadap pasar beras semisal informasi tentang pergerakan harga gabah/beras di masa mendatang ? Atau apakah pemerintah, dalam hal ini Bulog, memiliki keterbatasan dana ? Keduanya bisa menjadi hipotesis yang bisa terbukti.

Idealnya

Instrumen harga yang dimiliki oleh pemerintah dalam Perpres No 71/2015 tidak akan bergigi dalam menstabilkan harga apabila informasi pasar yang dimiliki oleh pemerintah minimal sama dengan pelaku pasar. Informasi pasar yang dimaksud bisa berupa stok komoditas, jumlah permintaan, data hitoris dan watak perilaku pelaku pasar.

Informasi tentang pasar menjadi penting agar instrumen harga dari pemerintah berefek. Pengalaman yang sudah berlalu menunjukkan, instrumen harga yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak bisa meredam harga maupun menggiring harga ke arah yang kompetitif.

Membuat/mewujudkan entitas yang sifatnya sebagai buffer stock. Bulog pernah menjadi entitas buffer stock sebelum adanya LOI antar Indonesia dengan IMF. Sejarah mencatat, fungsi Bulog sebelum LoI lebih efektif dibandingkan dengan pasca LoI. Hal ini dikarenakan fungsi dan tujuan utama Bulog yang sudah berubah. Menurut hemat penulis, mengembalikan fungsi Bulog seperti dulu bisa menjadi kebijakan yang bisa dipertimbangkan.

Kondisi ideal berikutnya yang bisa menunjang efektifitas Perpres 71 Tahun 2015 adalah adanya iklim ketegasan seperangkat aparat hukum dalam menindak oknum penimbun barang. Banyak kasus kelangkaan barang bukan terjadi karena kekurangan pasokan di hulu (produksi), namun ada di jalur distribusi.

Terdapat beberapa pemburu rente yang memanfaatkan antara harga tinggi yang disebabkan kelangkaan barang di pasar. Hal inilah yang perlu dihilangkan dan ditindak tegas oleh aparat hukum. Sebagai gambaran, Pemerintah Korea memiliki akses informasi terhadap stok barang (terutama barang yang berhubungan hajat hidup orang banyak) di gudang-gudang penyimpanan. Bagaimana di Indonesia? Jauh panggang dari api.

Langkah lain yang bisa diambil pemerintah adalah dengan memutus ketergantungan produsen barang pokok, dalam hal ini bahan makanan, terhadap para tengkulak. Banyak bukti di lapangan menunjukkan petani padi tidak memiliki daya tawar terhadap tengkulak. Ketiadaan daya tawar ini menjadikan banyak petani tidak bisa menjual hasil kepada pedagang di luar tengkulak. Hal tersebut disebabkan oleh keterikatan petani kepada para tengkulak/pedagang. Keterikatan tersebut berbentuk perjanjian di awal musim tanam bahwa petani akan menjual produknya hanya ke  satu tengkulak dengan imbalan modal tanam (benih, pupuk, biaya tenaga kerja) (*)

____________

Tulisan pernah dimuat di Opini Kontan, 9 Juli 2015

Sandera Trio Defisit terhadap Rupiah

Pemerintahan JOKOWI-JK tidak memiliki keleluasaan dalam mengendalikan pelemahan rupiah akhir-akhir ini. Salah satu penyebabnya adalah jeratan trio defisit yang mencakup defisit perdagangan, neraca berjalan dan defisit keseimbangan primer). Defisit tersebut membatasi gerak ruang fiskal pemerintah dalam berpartisipasi dalam mengatasi gejolak rupiah. Di sisi lain Bank Indonesia terlihat “tenang” dengan pelemahan rupiah. Terlebih adanya faktor eksternal terkait dengan tren penguatan dollar terhadap hampir semua mata uang di tingkat regional. Dimana hal ini tidak bisa dijangkau oleh pemerintah, pun Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas moneter.

Dibandingkan dengan mata uang lain di kawasan regional ASEAN, Australia, China, India dan Jepang, rupiah merupakan mata uang yang paling tergerus. Data satu bulan terakhir (16/02 – 16/03) menunjukkan nilai Rupiah terhadap dollar Amerika turun sebesar 3,39 persen. Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ringgit Malaysia sebesar 3,19 persen, Dollar Singapura sebesar 2,41 persen, Bhat Thailand sebesar 1,09 persen, Dollar Australia sebesar 1,79 persen, Rupee India sebesar 0,74 persen dan Jepang 2,28 persen. Hanya China yang nilai Renmibi-nya menguat sebesar 0,01 persen pada kurun waktu yang sama.

Instrumen Fiskal

Satu-satunya cara dan legalitas yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah dalam campur tangan gejolak rupiah adalah melalui instrument fiskal. Namun sayang, empat paket kebijakan pemerintah dalam menangkal pelemahan rupiah, penulis anggap belum memadai. Empat paket kebijakan yang diumumkan Senin (15/03)  hanya bersifat menahan agar demam tidak semakin tinggi ketika flu melanda. Bukan digunakan untuk memulihkan imunitas tubuh (perekonomian) dalam mengatasi serangan virus influenza (serangan pelemahan rupiah).

Kebijakan tersebut meliputi pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk pengamanan sementara untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping. Kedua, insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar ekspor. Ketiga pemberian bebas visa bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke Indonesia. Sedangkan paket keempat ialah meningkatkan komponen bahan bakar nabati (BBN) dalam bauran energi nasional Indonesia agar impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) bisa dikurangi.

Triple defisit yang menjangkiti Indonesia saat ini berujung pada permintaan dolar Amerika yang tinggi. Sesuai hukum permintaan-penawaran, permintaan yang tinggi harus dibarengi dengan penawaran yang tinggi pula, agar harga tidak semakin tinggi dan bisa berangsur turun. Dalam hal ini, guna mengimbangi permintaan dolar yang tinggi, maka permintaan dolar harus diimbangi dengan adanya penawaran dolar/permintaan terhadap rupiah.

Ikhtiar mengimbangi permintaan dolar Amerika dengan keempat paket kebijakan tersebut belum bisa meredam gejolak rupiah. Hal ini didasari pada fundamental ekonomi Indonesia yang tidak sekuat Negara-negara lain di kawasan. Transaksi berjalan Indonesia pada 2012 sudah defisit 24,418 miliar dolar Amerika dan angkanya meningkat menjadi minus 26,23 miliar dolar Amerika. Transaksi perdagangan kita defisit sebesar 1,88 miliar dolar Amerika pada 2012 meningkat menjadi minus 3,63 miliar dolar.  Di sisi lain keseimbangan primer sudah mencapai defisit sebesar 26,62 miliar dollar Amerika pada 2012. Angkanya meningkat menjadi minus 27,81 miliar dollar Amerika.

Paket Kebijakan          

Keempat kebijakan yang dikeluarkan beberapa hari lalu, tidak akan berpangaruh besar terhadap penawaran dan permintaan dolar Amerika yang berimplikasi pada penguatan nilai rupiah. Pasalnya besaran trio defisit yang menjerat perekonomian Indonesia.

Paket kebijakan pertama berupa pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk pengamanan sementara untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping. Paket kebijakan insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar ekspor. Kebijakan tersebut tidak akan menggenjot ekspor Indonesia mengingat tren penurunan ekspor Indonesia sudah mengkhawatirkan dan disebabkan oleh menurunnya permintaan komoditas  ekspor Indonesia di dunia. Hal ini terlihat dari penurunan total ekspor barang Indonesia yang menurun dari  187,34 miliar dolar Amerika pada 2012 menjadi 175,28 miliar dolar Amerika 2014.

Ketiga pemberian bebas visa bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sektor penghasil devisa terbesar di Indonesia. Data dari Kementerian Pariwisata pada tahun 2014 menunjukkan devisa Indonesia dari sektor pariwisata sebesar 10,69 miliar dollar Amerika atau setara dengan Rp 136 triliun. Lebih lanjut, kebijakan bebas visa akan menambah devisa sebesar  hampir 1 miliar dollar Amerika. Namun angka peroleh devisa tersebut masih belum menutupi defisit neraca jasa yang pada tahun 2014 defisit sebesar 10,53 miliar Australia.

Paket terakhir dari paket kebijakan Kabinet Kerja adalah meningkatkan komponen bahan bakar nabati (BBN) dalam bauran energi nasional Indonesia agar impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) bisa dikurangi. Defisit neraca migas kita semakin lebar. Angkanya meningkat dari minus 5,23 miliar dollar Amerika pada tahun 2012 menjadi minus 11,83 miliar dollar Amerika pada 2014. Besaran minus neraca migas ini tidak akan bisa optimal dikompensasi oleh kenaikan bauran BBN dalam negeri (*).

_____________

*) Pernah Dimuat di Opini Kontan, 24 Maret 2015.

 

Asa Di Tengah Demam Batu Akik

Di tengah latah masyarakat Indonesia dan Kebumen khususnya, terhadap keberadaan batu akik, ada komponen masyarakat yang rela menyumbangkan lahan seluas 13 ha kepada pemerintah diwakili LIPI Kebumen untuk dijadikan bagian dari cagar alam geologi (CAG) Karangsambung guna tujuan penelitian. Penulis yakin, apabila si dermawan sudah tergandrungi pemikiran sempit tentang akik, bukit seluas 13 ha di tengah batuan purba pastinya menghasilkan pundi-pundi kekayaan yang tak terkira.

Sumbangan ini menjadi antithesis dari fenomena masyarakat saat ini yang gandrung pada batu akik, di mana keberadaan batu akik tidak jarang ditemukan di perbukitan yang penuh bebatuan, terlebih bebatuan purba. Lebih lanjut, hibah ini menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan kawasan cagar alam nasional di utara Kebumen ini yang sudah ditetapkan sejak 10 November 2006 oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

Masalah Kompleks

Pelestarian kawasan cagar alam geologi Karangsambung tidak hanya berhenti pada hibah lahan warga ke pihak LIPI. Masih terdapat berbagai macam masalah kompleks lainnya yang menghantui pelestarian kawasan cagar alam geologi tersebut yakni ketidaktahuan akan keberadaan cagar alam geologi serta keterbatasan perekonomian masyarakat sekitar cagar.

Ketidaktahuan masyarakat sekitar cagar terlihat dari masih banyaknya penambang pasir tak jauh dari cagar yang mengancam keberadaan bebatuan dalam cagar. Ketidaktahuan yang ditambah dengan kebutuhan menjadikan penambangan pasir di dekat kawasan cagar menjadi hal yang lumrah.  Selain kegiatan penambangan pasir, demam batu akik juga dikhawatirkan akan memperparah kerusakan bebatuan dalam cagar.

Jika hal tersebut tidak segera diselesaikan, maka keberadaan cagar batu purba Karangsambung tinggal menjadi kenangan bagi anak cucu kita. Selain itu, keberadaan cagar sangat penting sebagai laboratorium alam terutama bagi para geolog dan calon geolog. Fungsinya sebagai laboratorium alam menjadikan para geolog/calon geolog mendapatkan informasi mengenai bebatuan sebagai bekal dalam aplikasi ilmu mereka di lapangan pekerjaan. Misalnya sebagai bekal dasar dalam mendeteksi keberadaan minyak bumi, gas alam, batu bara serta unsur mineral penting lainnya yang penting bagi kehidupan bernegara. Bisa dibayangkan, apabila keberadaan laboratorium alam tersebut rusak, maka bisa dibayangkan apa yang akan terjadi dengan kapasitas keilmuan para geolog/calon geolog kita.

Kenapa cagar alam geologi Karangsambung penting bagi para geolog?. Jawabannya adalah CAG Karangsambung memiliki batuan metamorf sekis mika. Batuan tertua yang tersingkap dan menjadi pembentuk fondasi Pulau Jawa dan satu-satunya di Indonesia.

Pemecahan

Terkait dengan permasalahan yang muncul di CAG Karangsambung, yakni ketidaktahuan masyarakat serta desakan ekonomi, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kelestarian cagar alam geologi Karangsambung. Pemecahan tersebut adalah edukasi dan optimalisasi CAG Karangsambung sebagai obyek wisata.

Edukasi bisa dilaksanakan dengan cara sosialisasi yang massif dan terstruktur melalui komunitas-komunitas yang terdapat di sekitar cagar. Pemanfaatan komunitas Yasinan, Ibu-Ibu Arisan, Muslimatan, Kelompok Tani serta kelompok-kelompok remaja semisal Karang Taruna yang tersebar di dusun dan desa sekitar cagar.

Keterbatasan sumber daya dalam sosialisasi tidak bisa menjadikan upaya pelestarian cagar terhenti. Banyak terdapat sumber daya sumber daya yang bisa dimanfaatkan dalam mendukung  edukasi semisal mahasiswa dari Kebumen serta luar Kebumen yang studi banding ke CAG Karangsambung.

Terkait dengan permasalahan ekonomi, CAG Karangsambung bisa dioptimalkan sebagai obyek wisata yang terintegrasi dengan jenis wisata lain yang potensial di sekitar CAG Karangsambung. Semisal susur sungai Luk Ulo hingga menuju hulu, camping di musim kemarau dengan wisata bintang dan kunang-kunang yang masih terdapat di Karangsambung, wisata bertani organik serta jenis wisata alam lainnya. Kesemua jenis wisata tersebut syaratnya harus dikelola oleh masyarakat sekitar, bukan warga masyarakat dari luar kawasan/sekitar cagar. Terkait dengan permodalan, pihak pemda bisa menginisiasinya melalui kewenangan yang dimiliki pemda.

Lebih lanjut, selain wisata di kawasan atau di sekitar cagar, bisa disediakan juga paket wisata untuk menjelajah obyek wisata di Kabupaten Kebumen. Mulai dari pemandian air panas Alian hingga Gua Petruk di Kecamatan Ayah sebelah barat daya Kabupaten Kebumen.

Siapa wisatawannya? Para pengunjung cagar yang sebagian besar adalah mahasiswa geologi perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bahkan kalau bisa, mahasiswa-mahasiswa asing yang berasal dari perguruan tinggi luar negeri.

Kuncinya adalah pengelolaan paket wisata yang disertai dengan promosi yang aktif dan massif. Selain itu, pelibatan masyarakat sekitar cagar seperti penyediaan logistic adalah salah satu kunci keberhasilan perlindungan cagar dengan instrument objek wisata. Jika hal tersebut tercapai, maka sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui. Cagar lestari, masyarakat sekitar cagar menjadi madani. Semoga.

_____________

*) Pernah dimuat di Wacana Lokal Suara Merdeka Jawa Tengah, 23 Februari 2015

Innovation Should Be Increased To Generate High Economic Growth

Innovation has an important role in economic growth. Most countries with better levels of innovation and technological development have better economic growth.

On the contrary, countries with low levels of innovation have worse economic growth. Human history wrote that technology and innovation encourage high economic growth for countries that had high innovation. The industrial revolution in England is an example.

It was begun from the use of steam power yarn spinning machines that spread from England to mainland Europe and America. Furthermore, the industrial revolution was followed by the use of machines in various productions.

The industrial revolution had an impact on the supply of goods. Goods were cheaper, more abundant. In addition, the industrial revolutionary made trade capacity widely available.

The effect of the industrial revolutionary was wider after the invention of the telegraph and telephone that connected Europe and America.

The success of countries such as England, America and Japan proves that innovation contributes to the growth of the economy. Through the Meiji Restoration that began in 1868, Japan opened their country from previous self-imposed isolation.

One of the policies of the Meiji government at the time was a massive adoption of technology from the European mainland.

Although Indonesia has had Law No. 18 of 2002 on the National System of Research, Development and Application of Science and Technology, the level of technological development and innovation in Indonesia is still low. This is one of the explanations as to why the Indonesian economy is still driven by consumption, rather than by production.

Levels of innovation in Indonesia can be measured from the proportion of total funding for research and development (public and private) to gross domestic product (GDP); the number of patents; the lack of reliable researchers; weak synergy between relevant institutions (government, universities, industries and institutions funding research) in the implementation of research.

Currently, Indonesia is one of the countries with a very small amount of funding for research, reaching only 0.1 percent of GDP in 2010. This amount did not change much from the estimated 0.2 percent (of GDP) spending in 2014.

The Japanese research budget between 2010 and 2014 averaged 3.4 percent of GDP, the US, 2.8 percent of GDP, Singapore ranging from 2.5 percent to 2.7 percent and Malaysia between 0.6 and 0.8 percent. (Source: Global R & D Funding Forecast 2011 and 2014).

The number of patents in Indonesia is also very low, totaling only 409 patents in 2010, compared with 50,990 in Japan and 1,361 in Malaysia. In the first ten months of this year, Indonesia recorded only 76 patents. (World Intellectual Property Organization).

In order to increase the power of innovation in Indonesia, the government must facilitate the flow of technology and the flow of public information needed by stakeholders consisting of technology developers (academia-A), technology users (business-B) who are also producers of goods and services, and the government (G).

_______________

The number of patents in Indonesia is very low, totaling only 409 patents in 2010, compared with 50,990 in Japan and 1,361 in Malaysia.
The government’s task is facilitation and regulation of relations between the developers and users of technology that can be more intensive and more mutual.

The flow of technology is the process of technology transfer from technology developers to technology users and producers of goods and services that is translated into a form of goods and services. Products and services, as a result of the application of technological inventions (process innovation), are then marketed to consumers.

Flow of technology also runs from the developer of technology to the government. This process is an effort by developers to obtain legality such as patents and certification based on the Indonesian National Standards (SNI).

The flow of technology does not run in a vacuum. It is the feedback from the flow of public information from the consumers and/or public. Producers of goods and services see a market opportunity that they then recommend to the developers of the technology to fill the gap.

The challenge for the administration of President Joko “Jokowi” Widodo is creating a good national innovation that accelerates the flow of technology between the stakeholders by first improving the capabilities of each stakeholder. There are some efforts that should be made to address these challenges.

First, the government should increase research funding as a stimulus for researchers. Second, the government must give incentives for researchers (technology developers).

It also is absolutely necessary to increase the flow of technology information from the developers of technology in the form of new discoveries. The absence of adequate incentives causes the technology developers to look to other places or countries that provide higher incentives. No wonder many technology developers do not return to Indonesia after completing their studies abroad.

Third, the educational curriculum should be oriented to create innovators not only workers. Currently, the orientation of education in Indonesia is mostly to prepare graduates to enter the labor market and not to become entrepreneurs.

Fourth, educating the public on the awareness of the importance of innovation and of the use of domestic products, especially products developed for technological innovation in the country. Fifth, providing tax incentives for products made from home-grown innovation.

_________

This article was published by Jakarta Post at 2 nd January, 2015

http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/02/innovation-should-be-increased-generate-high-economic-growth.html#sthash.2UZ1YbQf.dpuf

Tantangan Pembangunan Inklusif

Salah satu ganjalan terberat pemerintahan Jokowi-JK ke depan adalah masalah ketimpangan. Pada titik ekstrim, ketimpangan akan memunculkan potensi gejolak sosial yang pada akhirnya menegasikan proses dan hasil pembangunan ekonomi yang sudah terlaksana. Hal ini menjadi penunjuk  bahwa pembangunan ekonomi tidak inklusif.

Data ketimpangan di Indonesia menunjukkan catatan yang ngeri-ngeri sedap. Ketimpangan Indonesia terus meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh secara rata-rata  sebesar 5,8 persen selama kurun waktu 2005 – 2013. Ketimpangan, yang diukur dengan indeks gini, pada tahun 2005 sebesar 0,33. Angkanya meningkat tajam menjadi 0,412 pada tahun 2013. Besaran angka 0,412 menunjukkan gejala ketimpangan sudah berada pada lampu kuning.

Inklusifitas Semu

Ketimpangan adalah sebuah keniscayaan, pun di negara yang menerapkan sistem sosialisme. Hal ini didasarkan pada sifat dasar manusia yang memiliki perbedaan kapasitas dalam beraktifitas dalam perekonomian. Namun apabila ketimpangan dibiarkan semakin melebar, hal ini bisa menjadi penanda absennya negara dalam perwujudan kebijakan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi yang berhasil menurunkan kemiskinan dan pengangguran, namun tidak dibarengi dengan penurunan ketimpangan adalah sia-sia. Akibat lanjutannya, ketimpangan yang semakin melebar berpotensi menyulut konflik horizontal yang pada akhirnya mengacaukan pembangunan ekonom itu sendiri.

Kenapa ketimpangan terjadi? Daron Acemoglu dan James Robinson (2012) dalam “Why Nations Fail?”,mengemukakan penyebab ketimpangan disebabkan oleh ekslusifitas institusi politik dan ekonomi. Satu dekade terakhir, institusi politik di Indonesia secara kasat mata menuju pada tataran inklusifitas dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan wakil rakyat dan pemimpin mereka dari presiden hingga bupati/walikota. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada satu dekade tersebut ketimpangan justru semakin melebar di tengah semakin inklusifnya institusi politik ?

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Hal ini menjadi pertanda bahwa proses inklusifitisasi institusi politik di Indonesia belum paripurna. Money politik dan politik transaksional sebagai jembatan korupsi kepala daerah terpilih adalah dua dari sekian banyak penyebab yang menegasikan proses inklusifitisasi institusi politik di tanah air. Belum lagi untuk ke depannya, dengan adanya UU Pilkada baru yang meniadakan sistem pilkada langsung, diyakini akan semakin menegasikan inklusifitisasi institusi politik. Sesuai dengan apa yang di-thesis-kan oleh Acemoglu dan Robinson, bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan tingkat ketimpangan di Indonesia ke depan apabila institusi politik jauh dari kata inklusif?.

Inklusifitas institusi ekonomi di Indonesia belum maksimal. Dilihat dari sisi penawaran, institusi keuangan di Indonesia masih berwujud konglomerasi. Hal ini menjadikan industri keuangan di Indonesia tidak efisien. Salah satu akibatnya adalah ketersediaan dana murah bagi pihak debitur adalah sesuatu barang yang langka. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan per Januari 2014 sekitar 70% aset keuangan di Indoensia ini dikuasai 31 oleh konglomerasi keuangan yang didominasi industri perbankan.

Dari sisi permintaan, akses masyarakat terhadap institusi keuangan masih jauh dari ideal. Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya sekitar 49 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Selain itu, Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011) menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%.

Kedua survei lembaga tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan (formal dan non formal) masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa inklusifitas institusi ekonomi di Indonesia masih jauh dari kata ideal.

PR Jokowi-JK

Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia menjadi PR berat bagi kabinetnya Jokowi-JK disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan thesis yang disampaikan oleh Acemoglu dan Robinson, maka yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi adalah menjadikan institusi politik dan ekonomi menjadi lebih inklusif.

Menurut Acemoglu dan Robinson (2012), inklusifitas institusi politik dan ekonomi ditandai oleh kesempatan bagi seluruh rakyat untuk terlibat dalam aktifitas politik dan ekonomi. Pilkada langsung adalah salah satu contohnya. Selain melalui pemilu secara langsung, rencana program pemerintahan Jokowi-JK yang berbasis elektronik (“e-”) semisal e-budgeting, e-blusukan dan e- yang lainnya, adalah satu inklusifitas institusi politik eksekutif dalam menjalankan fungsinya yang memungkinkan masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik kebijakan.

Semoga gaya kepemimpinan Jokowi tersebut bisa menghindarkan institusi politik di Indonesia dari para oligarch yang berasal dari Koalisi Indonesia Hebat itu sendiri ataupun Koalisi Merah Putih. Oligarki adalah kelompok yang anti terhadap partisipasi rakyat dalam politik kebijakan negara. Mereka adalah kelompok kekuatan politik yang mementingkan kepentingan kelompoknya. Ujungnya, kolaborasi antara kekuatan politik dan ekonomi akan eksis (Winters, 2011).  Sebagai akibatnya, Stiglitz (2012) menyatakan bahwa kolaborasi tersebut memunculkan rent-seeker, yakni kelompok yang mendapatkan keuntungan tanpa berusaha atau dengan mengambil hak orang lain. Keberadaan para rent-seeker merupakan fenomena yang khas di negara berkembang dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebar.

Tantangan kedua Jokowi adalah menjadikan institusi ekonomi menjadi semakin inklusif. Salah satu caranya adalah dengan cara mendorong aga perbankan bisa semakin menjangkau ke masyarakat luas. Pemerintah bisa melaksanakan edukasi keuangan terhadap masyarakat secara massif hingga pelosok desa. Hal ini memungkinkan bagi pemerintah karena pemerintah memiliki infrastruktur jaringan kelembagaan hingga tingkat RT/RW.

Selain edukasi keuangan, pemerintahan Jokowi-JK bisa mendorong adanya branchless banking. Hal ini penting mengingat permasalahan lembaga keuangan formal/perbankan yang belum bisa mencapai ke pelosok perdesaan dikarenakan pembangunan jaringan kantor lembaga keuangan hingga pelosok adalah sesuatu yang high cost. Kondisi ini bisa disiasati dengan program branchless banking dengan cara memanfaatkan lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/BMT), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), keuangan mikro lainnya serta individu perorangan sebagai agent of bank di perdesaan (*).

[1] Tulisan Pernah dimuat di Harian KONTAN, 28 Nopember 2014