Innovation Should Be Increased To Generate High Economic Growth

Innovation has an important role in economic growth. Most countries with better levels of innovation and technological development have better economic growth.

On the contrary, countries with low levels of innovation have worse economic growth. Human history wrote that technology and innovation encourage high economic growth for countries that had high innovation. The industrial revolution in England is an example.

It was begun from the use of steam power yarn spinning machines that spread from England to mainland Europe and America. Furthermore, the industrial revolution was followed by the use of machines in various productions.

The industrial revolution had an impact on the supply of goods. Goods were cheaper, more abundant. In addition, the industrial revolutionary made trade capacity widely available.

The effect of the industrial revolutionary was wider after the invention of the telegraph and telephone that connected Europe and America.

The success of countries such as England, America and Japan proves that innovation contributes to the growth of the economy. Through the Meiji Restoration that began in 1868, Japan opened their country from previous self-imposed isolation.

One of the policies of the Meiji government at the time was a massive adoption of technology from the European mainland.

Although Indonesia has had Law No. 18 of 2002 on the National System of Research, Development and Application of Science and Technology, the level of technological development and innovation in Indonesia is still low. This is one of the explanations as to why the Indonesian economy is still driven by consumption, rather than by production.

Levels of innovation in Indonesia can be measured from the proportion of total funding for research and development (public and private) to gross domestic product (GDP); the number of patents; the lack of reliable researchers; weak synergy between relevant institutions (government, universities, industries and institutions funding research) in the implementation of research.

Currently, Indonesia is one of the countries with a very small amount of funding for research, reaching only 0.1 percent of GDP in 2010. This amount did not change much from the estimated 0.2 percent (of GDP) spending in 2014.

The Japanese research budget between 2010 and 2014 averaged 3.4 percent of GDP, the US, 2.8 percent of GDP, Singapore ranging from 2.5 percent to 2.7 percent and Malaysia between 0.6 and 0.8 percent. (Source: Global R & D Funding Forecast 2011 and 2014).

The number of patents in Indonesia is also very low, totaling only 409 patents in 2010, compared with 50,990 in Japan and 1,361 in Malaysia. In the first ten months of this year, Indonesia recorded only 76 patents. (World Intellectual Property Organization).

In order to increase the power of innovation in Indonesia, the government must facilitate the flow of technology and the flow of public information needed by stakeholders consisting of technology developers (academia-A), technology users (business-B) who are also producers of goods and services, and the government (G).

_______________

The number of patents in Indonesia is very low, totaling only 409 patents in 2010, compared with 50,990 in Japan and 1,361 in Malaysia.
The government’s task is facilitation and regulation of relations between the developers and users of technology that can be more intensive and more mutual.

The flow of technology is the process of technology transfer from technology developers to technology users and producers of goods and services that is translated into a form of goods and services. Products and services, as a result of the application of technological inventions (process innovation), are then marketed to consumers.

Flow of technology also runs from the developer of technology to the government. This process is an effort by developers to obtain legality such as patents and certification based on the Indonesian National Standards (SNI).

The flow of technology does not run in a vacuum. It is the feedback from the flow of public information from the consumers and/or public. Producers of goods and services see a market opportunity that they then recommend to the developers of the technology to fill the gap.

The challenge for the administration of President Joko “Jokowi” Widodo is creating a good national innovation that accelerates the flow of technology between the stakeholders by first improving the capabilities of each stakeholder. There are some efforts that should be made to address these challenges.

First, the government should increase research funding as a stimulus for researchers. Second, the government must give incentives for researchers (technology developers).

It also is absolutely necessary to increase the flow of technology information from the developers of technology in the form of new discoveries. The absence of adequate incentives causes the technology developers to look to other places or countries that provide higher incentives. No wonder many technology developers do not return to Indonesia after completing their studies abroad.

Third, the educational curriculum should be oriented to create innovators not only workers. Currently, the orientation of education in Indonesia is mostly to prepare graduates to enter the labor market and not to become entrepreneurs.

Fourth, educating the public on the awareness of the importance of innovation and of the use of domestic products, especially products developed for technological innovation in the country. Fifth, providing tax incentives for products made from home-grown innovation.

_________

This article was published by Jakarta Post at 2 nd January, 2015

http://www.thejakartapost.com/news/2015/01/02/innovation-should-be-increased-generate-high-economic-growth.html#sthash.2UZ1YbQf.dpuf

Advertisements

Tantangan Pembangunan Inklusif

Salah satu ganjalan terberat pemerintahan Jokowi-JK ke depan adalah masalah ketimpangan. Pada titik ekstrim, ketimpangan akan memunculkan potensi gejolak sosial yang pada akhirnya menegasikan proses dan hasil pembangunan ekonomi yang sudah terlaksana. Hal ini menjadi penunjuk  bahwa pembangunan ekonomi tidak inklusif.

Data ketimpangan di Indonesia menunjukkan catatan yang ngeri-ngeri sedap. Ketimpangan Indonesia terus meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang bertumbuh secara rata-rata  sebesar 5,8 persen selama kurun waktu 2005 – 2013. Ketimpangan, yang diukur dengan indeks gini, pada tahun 2005 sebesar 0,33. Angkanya meningkat tajam menjadi 0,412 pada tahun 2013. Besaran angka 0,412 menunjukkan gejala ketimpangan sudah berada pada lampu kuning.

Inklusifitas Semu

Ketimpangan adalah sebuah keniscayaan, pun di negara yang menerapkan sistem sosialisme. Hal ini didasarkan pada sifat dasar manusia yang memiliki perbedaan kapasitas dalam beraktifitas dalam perekonomian. Namun apabila ketimpangan dibiarkan semakin melebar, hal ini bisa menjadi penanda absennya negara dalam perwujudan kebijakan ekonomi yang baik. Pembangunan ekonomi yang berhasil menurunkan kemiskinan dan pengangguran, namun tidak dibarengi dengan penurunan ketimpangan adalah sia-sia. Akibat lanjutannya, ketimpangan yang semakin melebar berpotensi menyulut konflik horizontal yang pada akhirnya mengacaukan pembangunan ekonom itu sendiri.

Kenapa ketimpangan terjadi? Daron Acemoglu dan James Robinson (2012) dalam “Why Nations Fail?”,mengemukakan penyebab ketimpangan disebabkan oleh ekslusifitas institusi politik dan ekonomi. Satu dekade terakhir, institusi politik di Indonesia secara kasat mata menuju pada tataran inklusifitas dengan adanya partisipasi masyarakat dalam pemilihan wakil rakyat dan pemimpin mereka dari presiden hingga bupati/walikota. Namun yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pada satu dekade tersebut ketimpangan justru semakin melebar di tengah semakin inklusifnya institusi politik ?

Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjukkan hingga Januari 2014 sebanyak 318 orang dari total 524 orang kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangkut dengan kasus korupsi. Hal ini menjadi pertanda bahwa proses inklusifitisasi institusi politik di Indonesia belum paripurna. Money politik dan politik transaksional sebagai jembatan korupsi kepala daerah terpilih adalah dua dari sekian banyak penyebab yang menegasikan proses inklusifitisasi institusi politik di tanah air. Belum lagi untuk ke depannya, dengan adanya UU Pilkada baru yang meniadakan sistem pilkada langsung, diyakini akan semakin menegasikan inklusifitisasi institusi politik. Sesuai dengan apa yang di-thesis-kan oleh Acemoglu dan Robinson, bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan tingkat ketimpangan di Indonesia ke depan apabila institusi politik jauh dari kata inklusif?.

Inklusifitas institusi ekonomi di Indonesia belum maksimal. Dilihat dari sisi penawaran, institusi keuangan di Indonesia masih berwujud konglomerasi. Hal ini menjadikan industri keuangan di Indonesia tidak efisien. Salah satu akibatnya adalah ketersediaan dana murah bagi pihak debitur adalah sesuatu barang yang langka. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan per Januari 2014 sekitar 70% aset keuangan di Indoensia ini dikuasai 31 oleh konglomerasi keuangan yang didominasi industri perbankan.

Dari sisi permintaan, akses masyarakat terhadap institusi keuangan masih jauh dari ideal. Survei Bank Dunia (2010) menunjukkan hanya sekitar 49 persen rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Selain itu, Bank Indonesia dalam Survei Neraca Rumah Tangga (2011) menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang menabung di lembaga keuangan formal dan non lembaga keuangan sebesar 48 persen. Masyarakat yang tidak memiliki tabungan sama sekali baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank masih relatif sangat tinggi yaitu 52%.

Kedua survei lembaga tersebut saling menguatkan dan mendukung bahwa akses keuangan masyarakat Indonesia ke lembaga keuangan (formal dan non formal) masih relatif rendah sehingga penduduk Indonesia yang memiliki akses yang terbatas terhadap sistem jasa keuangan masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini menjadi pertanda bahwa inklusifitas institusi ekonomi di Indonesia masih jauh dari kata ideal.

PR Jokowi-JK

Menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Indonesia menjadi PR berat bagi kabinetnya Jokowi-JK disamping meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan thesis yang disampaikan oleh Acemoglu dan Robinson, maka yang harus dilakukan oleh pemerintahan Jokowi adalah menjadikan institusi politik dan ekonomi menjadi lebih inklusif.

Menurut Acemoglu dan Robinson (2012), inklusifitas institusi politik dan ekonomi ditandai oleh kesempatan bagi seluruh rakyat untuk terlibat dalam aktifitas politik dan ekonomi. Pilkada langsung adalah salah satu contohnya. Selain melalui pemilu secara langsung, rencana program pemerintahan Jokowi-JK yang berbasis elektronik (“e-”) semisal e-budgeting, e-blusukan dan e- yang lainnya, adalah satu inklusifitas institusi politik eksekutif dalam menjalankan fungsinya yang memungkinkan masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi dalam proses politik kebijakan.

Semoga gaya kepemimpinan Jokowi tersebut bisa menghindarkan institusi politik di Indonesia dari para oligarch yang berasal dari Koalisi Indonesia Hebat itu sendiri ataupun Koalisi Merah Putih. Oligarki adalah kelompok yang anti terhadap partisipasi rakyat dalam politik kebijakan negara. Mereka adalah kelompok kekuatan politik yang mementingkan kepentingan kelompoknya. Ujungnya, kolaborasi antara kekuatan politik dan ekonomi akan eksis (Winters, 2011).  Sebagai akibatnya, Stiglitz (2012) menyatakan bahwa kolaborasi tersebut memunculkan rent-seeker, yakni kelompok yang mendapatkan keuntungan tanpa berusaha atau dengan mengambil hak orang lain. Keberadaan para rent-seeker merupakan fenomena yang khas di negara berkembang dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebar.

Tantangan kedua Jokowi adalah menjadikan institusi ekonomi menjadi semakin inklusif. Salah satu caranya adalah dengan cara mendorong aga perbankan bisa semakin menjangkau ke masyarakat luas. Pemerintah bisa melaksanakan edukasi keuangan terhadap masyarakat secara massif hingga pelosok desa. Hal ini memungkinkan bagi pemerintah karena pemerintah memiliki infrastruktur jaringan kelembagaan hingga tingkat RT/RW.

Selain edukasi keuangan, pemerintahan Jokowi-JK bisa mendorong adanya branchless banking. Hal ini penting mengingat permasalahan lembaga keuangan formal/perbankan yang belum bisa mencapai ke pelosok perdesaan dikarenakan pembangunan jaringan kantor lembaga keuangan hingga pelosok adalah sesuatu yang high cost. Kondisi ini bisa disiasati dengan program branchless banking dengan cara memanfaatkan lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/BMT), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), keuangan mikro lainnya serta individu perorangan sebagai agent of bank di perdesaan (*).

[1] Tulisan Pernah dimuat di Harian KONTAN, 28 Nopember 2014

Berkelit dari Jebakan Kelas Menengah

Jebakan kelas menengah (middle income trap) akan menyambangi Indonesia jika syarat mutlak naik kelas menjadi negara  berpendapatan tinggi gagal diupayakan. Syarat tersebut utamanya  adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Jika tidak, Indonesia akan jalan di tempat bertengger sebagai negara berpendapatan menengah (country with middle income trap). Imbasnya, cita-cita mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih sejahtera tidak akan terwujud.

Jebakan kelas menengah adalah kondisi sebuah negara berpendapa-tan menengah mengalami stagnasi, tidak mampu naik ke kelas negara berpendapatan tinggi dalam kurun waktu tertentu. Standar internasional menyebutkan sebuah negara masuk jebakan kelas menengah apabila negara tersebut jika berkutat dalam kelas pendapatan menengah selama 42 tahun.

-selanjutnya->

Who am I?

Who am I?

I am Rusli Abdullah born 29 years ago in Kebumen -a small district that located on the southern coast of Central Java. I spent my childhood until high school in Kebumen. In 2003, after graduating from senior high school, I continued my undergraduate program at Faculty of Economics, Diponegoro University Semarang, major in Economics and Development Studies. Finished my study in 2008, I continued my journey with Suara Merdeka Newspaper as a reporter until September 2009. September 2009 until now, researcher is my job. When doing my job as a researcher at Institute for Economic Research and Social Studies Semarang, I got a scholarship from Ministry of Higher Education; Beasiswa Unggulan BKLN-DIKTI Scholarship. I continued my school at Master of Economics and Development Studies, Faculty of Economics Diponegoro.

Now, I am still at Interess. While I am doing my work, I am looking for another researcher position in another institution that offered more benefit, opportunity to me.

I like writing, travelling, reading, thinking, sketching and sleeping…

welcome back

Welcome back

After a few times, I haven’t written on the blog, now I come back. There’s one year more when I wrote on rushleenomics.blogspot.com.  Why there’s long time? I will not tell the reason why…:p

With this article, I will announce that my old blog (rushleenomics.blogspot.com) is not useful again. The reasons are: first, that blog is to specify on the economic issues-the main subject of my college (undergraduate and postgraduate (master) program).  It can be seen from the title of the blog, right?. Second, I will not make the border my article on specify issues as economics. I am not just economist but I am a writer too.

In my plan, I will fill up the blog with articles that related to my hobby, daily experience, my opinion on economics, political economics, and social studies.

By the way see you soon on my next article. I hope I can give you the value that give you a new perspective in this life…..