Sandera Trio Defisit terhadap Rupiah

Pemerintahan JOKOWI-JK tidak memiliki keleluasaan dalam mengendalikan pelemahan rupiah akhir-akhir ini. Salah satu penyebabnya adalah jeratan trio defisit yang mencakup defisit perdagangan, neraca berjalan dan defisit keseimbangan primer). Defisit tersebut membatasi gerak ruang fiskal pemerintah dalam berpartisipasi dalam mengatasi gejolak rupiah. Di sisi lain Bank Indonesia terlihat “tenang” dengan pelemahan rupiah. Terlebih adanya faktor eksternal terkait dengan tren penguatan dollar terhadap hampir semua mata uang di tingkat regional. Dimana hal ini tidak bisa dijangkau oleh pemerintah, pun Bank Indonesia sendiri sebagai otoritas moneter.

Dibandingkan dengan mata uang lain di kawasan regional ASEAN, Australia, China, India dan Jepang, rupiah merupakan mata uang yang paling tergerus. Data satu bulan terakhir (16/02 – 16/03) menunjukkan nilai Rupiah terhadap dollar Amerika turun sebesar 3,39 persen. Hal ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ringgit Malaysia sebesar 3,19 persen, Dollar Singapura sebesar 2,41 persen, Bhat Thailand sebesar 1,09 persen, Dollar Australia sebesar 1,79 persen, Rupee India sebesar 0,74 persen dan Jepang 2,28 persen. Hanya China yang nilai Renmibi-nya menguat sebesar 0,01 persen pada kurun waktu yang sama.

Instrumen Fiskal

Satu-satunya cara dan legalitas yang bisa dilaksanakan oleh pemerintah dalam campur tangan gejolak rupiah adalah melalui instrument fiskal. Namun sayang, empat paket kebijakan pemerintah dalam menangkal pelemahan rupiah, penulis anggap belum memadai. Empat paket kebijakan yang diumumkan Senin (15/03)  hanya bersifat menahan agar demam tidak semakin tinggi ketika flu melanda. Bukan digunakan untuk memulihkan imunitas tubuh (perekonomian) dalam mengatasi serangan virus influenza (serangan pelemahan rupiah).

Kebijakan tersebut meliputi pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk pengamanan sementara untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping. Kedua, insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar ekspor. Ketiga pemberian bebas visa bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke Indonesia. Sedangkan paket keempat ialah meningkatkan komponen bahan bakar nabati (BBN) dalam bauran energi nasional Indonesia agar impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) bisa dikurangi.

Triple defisit yang menjangkiti Indonesia saat ini berujung pada permintaan dolar Amerika yang tinggi. Sesuai hukum permintaan-penawaran, permintaan yang tinggi harus dibarengi dengan penawaran yang tinggi pula, agar harga tidak semakin tinggi dan bisa berangsur turun. Dalam hal ini, guna mengimbangi permintaan dolar yang tinggi, maka permintaan dolar harus diimbangi dengan adanya penawaran dolar/permintaan terhadap rupiah.

Ikhtiar mengimbangi permintaan dolar Amerika dengan keempat paket kebijakan tersebut belum bisa meredam gejolak rupiah. Hal ini didasari pada fundamental ekonomi Indonesia yang tidak sekuat Negara-negara lain di kawasan. Transaksi berjalan Indonesia pada 2012 sudah defisit 24,418 miliar dolar Amerika dan angkanya meningkat menjadi minus 26,23 miliar dolar Amerika. Transaksi perdagangan kita defisit sebesar 1,88 miliar dolar Amerika pada 2012 meningkat menjadi minus 3,63 miliar dolar.  Di sisi lain keseimbangan primer sudah mencapai defisit sebesar 26,62 miliar dollar Amerika pada 2012. Angkanya meningkat menjadi minus 27,81 miliar dollar Amerika.

Paket Kebijakan          

Keempat kebijakan yang dikeluarkan beberapa hari lalu, tidak akan berpangaruh besar terhadap penawaran dan permintaan dolar Amerika yang berimplikasi pada penguatan nilai rupiah. Pasalnya besaran trio defisit yang menjerat perekonomian Indonesia.

Paket kebijakan pertama berupa pengenaan bea masuk anti dumping dan bea masuk pengamanan sementara untuk produk-produk impor yang terindikasi dumping. Paket kebijakan insentif pajak bagi perusahaan Indonesia yang produknya minimal 30 persen untuk pasar ekspor. Kebijakan tersebut tidak akan menggenjot ekspor Indonesia mengingat tren penurunan ekspor Indonesia sudah mengkhawatirkan dan disebabkan oleh menurunnya permintaan komoditas  ekspor Indonesia di dunia. Hal ini terlihat dari penurunan total ekspor barang Indonesia yang menurun dari  187,34 miliar dolar Amerika pada 2012 menjadi 175,28 miliar dolar Amerika 2014.

Ketiga pemberian bebas visa bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sektor penghasil devisa terbesar di Indonesia. Data dari Kementerian Pariwisata pada tahun 2014 menunjukkan devisa Indonesia dari sektor pariwisata sebesar 10,69 miliar dollar Amerika atau setara dengan Rp 136 triliun. Lebih lanjut, kebijakan bebas visa akan menambah devisa sebesar  hampir 1 miliar dollar Amerika. Namun angka peroleh devisa tersebut masih belum menutupi defisit neraca jasa yang pada tahun 2014 defisit sebesar 10,53 miliar Australia.

Paket terakhir dari paket kebijakan Kabinet Kerja adalah meningkatkan komponen bahan bakar nabati (BBN) dalam bauran energi nasional Indonesia agar impor minyak dan bahan bakar minyak (BBM) bisa dikurangi. Defisit neraca migas kita semakin lebar. Angkanya meningkat dari minus 5,23 miliar dollar Amerika pada tahun 2012 menjadi minus 11,83 miliar dollar Amerika pada 2014. Besaran minus neraca migas ini tidak akan bisa optimal dikompensasi oleh kenaikan bauran BBN dalam negeri (*).

_____________

*) Pernah Dimuat di Opini Kontan, 24 Maret 2015.